Follow � JOGJA
Login
Lupa Password ?
Berita Jogja

Berita Utama Kotajogja


Polda DIY Gelar Sosialisasi MoU Polri dan Dewan Pers


Polda DIY Gelar Sosialisasi MoU Polri dan Dewan Pers

Jajaran Polda DIY menggelar sosialisasi implementasi MoU antara Dewan Pers dengan Polri terkait koordinasi penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers. MoU telah ditandatangani oleh Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo dan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan Pers 9 Februari yang lalu.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution sebagai narasumber acara ini menegaskan kepada jajaran polisi untuk tidak memberikan informasi yang direkayasa. Apabila masih ada polisi yang memberikan informasi palsu maka akan mempermalukan Polri sendiri. Karena itu ia berharap, informasi harus diberikan harus akurat, berimbang dan tidak memihak media tertentu.

"Kalau ada anggota salah bilang salah. Karena ini adalah era transparansi. Kita harus menerapkan ini secara konsisten," tegasnya.

Irjen Pol Saud Usman Nasution menambahkan orang yang menghalang-halangi kegiatan peliputan diancam hukuman pidana. Karena itu perampasan memory card wartawan oleh kepolisian dalam kasus unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu lalu sebaiknya tidak perlu terjadi. "Karena itu kalau kita salah harus minta maaf,dan membudayakan budaya malu. Jangan salah tapi keras," tegasnya.

Sesuai kebijakan presiden, ia mengaku pihaknya harus mengelola informasi dengan baik, dan tidak boleh membiarkan informasi mengalir sendiri-sendiri. Apabila informasi beredar dengan liar, menurutnya akan sangat susah untuk merevisinya. "Polri harus betul-betul mengelola informasi. Janganlah dosa sekelompok atau seseorang harus dipikul oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi Hukum dan Perundang- Undangan Wina Armada Sukardi mewakili Dewan Pers menerangkan, berdasarkan Mou, telah ditegaskan bahwa kinerja pers dalam melakukan kritik adalah amanah undang-undang, dan dalam menjalankan profesinya, wartawan dilindungi oleh hukum. "Pers tidak boleh dikriminalisasi, tapi bukan berarti kebal hukum. Wartawan yang melakukan pemerasan tidak dilindungi," tegasnya.

Ia meneruskan, kemerdekaan pers adalah bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Apabila ada pengaduan menyangkut pers tidak bisa serta-merta dihentikan kasusnya. "Harus ada ada forum antara kepolisian dan dengan pers minimal dua kali dalam setahun yang permanen. Di tingkat daerah termasuk Yogya, forum semacam ini juga dilaksanakan, sehingga ada komunikasi intens antara kepolisian dan masyarakat pers, dengan demikian kemerdekaan pers di tingkat hilir dapat terjaga," imbuhnya.

Kapolda DIY Brigjen Pol Tjuk Basuki menerangkan, sosialisasi MoU ini digelar supaya Polri dapat bersungguh-sungguh menjadi pelayan publik yang benar. Salah satu bentuknya adalah sinergi kinerja antara wartawan dan polri, untuk bisa bekerjasama memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. "Ini kita lakukan, bukan karena hubungan Polda DIY dan wartawan buruk.  Apa yang ada di MoU selama ini sudah dilakukan di Yogya, selama ini tidak ada kriminalisasi pers," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua PWI Cabang Yogyakarta Sihono HT menyampaikan MoU tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan. Karena itu forum semacam ini menurutnya penting agar polri dan wartawan selalu bertindak berdasarkan MoU yang sudah disepakati bersama ini. "Kalau Polri mendapat aduan dari masyarakat soal pemberitaan, harus mengadakan pembahasan dengan dewan pers, apakah pemberitaan itu melanggar kode etik jurnalistik atau tidak. Dari situ kepolisian bisa mengambil sikap berdasarkan MoU yang telah disepakati, yakni melalui hak jawab, hak koreksi, baru ke perdata," paparnya.(krjogja.com)







Profile Tokoh
Ngatinah - Legenda Gudeg Mercon Jogjakarta

Di usianya yang menginjak 60 tahun, Ngatinah tetap semangat dalam menjalankan bisnisnya yang dia rintis sejak tahun 1992. Wanita kelahiran Boyolali ini layak kita berikan… Selengkapnya