Follow � JOGJA
Login
Lupa Password ?
Berita Jogja

Berita Utama Kotajogja


Pemkot Yogyakarta Ajukan Kenaikan UMK 2013


Pemkot Yogyakarta Ajukan Kenaikan UMK 2013

Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengusulkan besaran upah minimum kota 2013 kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp981.765 atau lebih besar dibanding upah minimum provinsi 2012 sebesar Rp892.660.

"Jika dibanding dengan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun ini, maka usulan upah minimum kota (UMK) Yogyakarta sudah lebih besar 9,98 persen," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Muh Sarjono di Yogyakarta, Selasa (16/10/2012).

Namun demikian, jika dibanding dengan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan di Pasar Kranggan dan Pasar Beringharjo oleh tim dari Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta, usulan UMK tersebut lebih kecil.

Besaran KHL yang diperoleh dari perhitungan regresi dari survei yang dilakukan setiap bulan hingga September, adalah Rp1.046.514,56.

"Dengan berbagai pertimbangan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan juga keberadaan sekitar 18.000 usaha mikro kecil dan menengah, maka diputuskan bahwa besaran UMK yang akan diusukan ke provinsi nilainya memang lebih kecil," katanya.

Menurut dia, usulan UMK tersebut akan disampaikan ke Pemerintah DIY paling lambat pada Kamis (18/10) untuk kemudian dikaji dan ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.

Jika usulan UMK Yogyakarta 2013 tersebut disetujui oleh gubernur, maka besaran kenaikannya juga sudah lebih tinggi dibanding rata-rata kenaikan upah setiap tahunnya yang berada dalam kisaran tujuh hingga delapan persen.

Pada 2010, UMP DIY ditetapkan sebesar Rp745.694 dan naik menjadi Rp808.000 pada 2011 dan pada 2012 naik menjadi Rp892.660.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Yogyakarta Harmanto Djokowahjono mengatakan, jika UMK Yogyakarta 2013 diusulkan lebih tinggi dibanding UMP 2012, maka besaran kenaikannya harus dalam batasan wajar.

"Kenaikan yang wajar berkisar pada angka 10 persen. Jika lebih dari itu, maka sudah tidak wajar. Kenaikan 10 persen dirasa tidak membebani pengusaha," katanya.

Ia mengatakan, tidak semua pengusaha di Kota Yogyakarta merupakan pengusaha kelas menengah ke atas, namun masih banyak pengusaha menengah ke bawah dengan banyaknya UMKM yang ada di kota tersebut sehingga hal tersebut patut menjadi pertimbangan.

Jika pengusaha dipaksa untuk memberikan upah yang tinggi, lanjut dia, maka bisa saja usahanya menjadi bangkrut sehingga pekerja harus mengalami PHK.

"Upah di atas Rp1 juta juga dirasa masih terlalu tinggi untuk Kota Yogyakarta. Apabila harus ada kenaikan, maka sebaiknya berkisar 10 persen dari upah sebelumnya," katanya.(seruu.com)







Profile Tokoh
Ngatinah - Legenda Gudeg Mercon Jogjakarta

Di usianya yang menginjak 60 tahun, Ngatinah tetap semangat dalam menjalankan bisnisnya yang dia rintis sejak tahun 1992. Wanita kelahiran Boyolali ini layak kita berikan… Selengkapnya