Follow � JOGJA
Login
Lupa Password ?
Berita Jogja

Berita Utama Kotajogja


Keistimewaan Yogyakarta : Gubernur DIY Dikukuhkan Presiden


Keistimewaan Yogyakarta : Gubernur DIY Dikukuhkan Presiden

Keistimewaan Yogyakarta ternyata tidak hanya proses pengisian kepala daerah secara penetapan. Pengukuhan kepala daerah dan wakilnya pun diperlakukan secara khusus yakni langsung oleh presiden.

Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan di daerah lain,di mana kepala daerah dan wakilnya cukup dikukuhkan oleh menteri dalam negeri (mendagri). Komisi II DPR mengaku telah mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah bahwa nanti yang mengukuhkan gubernur dan wakil gubernur DIY adalah presiden.

“Inilah istimewanya.Yang melantik itu presiden langsung. Kalau presiden berhalangan, wakil presiden yang mengukuhkan. Kalau semuanya berhalangan,barulah mendagri yang melakukan,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo saat bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta kemarin. Menurut politikus PDIP tersebut, presiden akan mengeluarkan keputusan sebelum mengukuhkan Sri Sultan HB X dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil verifikasi terpenuhinya syarat administrasi kepala daerah seperti yang termuat dalam Undang–Undang tentang Pemerintahan Daerah. Secara prinsip, ujar Ganjar, persyaratan administrasi menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY sama dengan kepala daerah di provinsi lain.Hanya, khusus untuk DIY ada sedikit modifikasi.Yang dicalonkan untukdiverifikasihanyalahSriSultan HB X dan Paku Alam yang bertahta.

“Kalau memenuhi syarat dan berkenan,DPRD menindaklanjuti permohonan penetapan ke presiden melalui mendagri,”papar Ganjar. Disinggung mengenai persoalan lain yang masih belum disepakati dalam draf RUUK DIY, Ganjar mengatakan, itu sudah tidak menjadi persoalan. Materi mengenai status hukum hanya tinggal mencari kesepakatan penyebutan. Sedangkan substansi dari status hukum justru sudah mendapatkan kesepakatan. Untuk persoalan dana keistimewaan dan budaya, hal tersebut akan menjadi bahan sinkronisasi dalam Tim Perumus Panja RUUK DIY.

“Persoalannya sudah tidak krusial. Pembahasan satu atau dua minggu selesai,”tandasnya. Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarta mengatakan, kesepakatan antara Komisi II dan pemerintah dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menjadi sebuah keputusan yang mengikat. Dengan demikian, ketika UU Keistimewaan DIY disahkan akhir Agustus atau awal September 2012,seluruh pihak di Yogyakarta tinggal melaksanakannya. Dengan demikian, seluruh instansi di DIY diharapkan sudah dapat melakukan persiapan untuk melaksanakan pengukuhan gubernur dan wakil gubernur DIY.

“Sisa waktunya sudah tidak panjang. Jabatan ini akan selesai 9 Oktober 2012. Saya harap semua dapat mempersiapkan diri,”tandasnya. Sementara itu, anggota Tim Asistensi RUUK DIY Achiel Suyantomengatakan, pihaknya telah mendapatkan kesepakatan dengan Kemendagri untuk memanfaatkan momentum reses DPR agar dapat menyelesaikan pembahasan RUUK DIY.Pertemuan dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan akan digelar untuk ketiga kalinya pekan depan.

“Kita maksimalkan di reses legislatif ini. Besok saat mereka membuka masa sidangnya lagi,materi di Kemendagri sudah kita sepakati sehingga pembahasan tidak lagi butuh waktu panjang,”tandas Achiel. Penyebutan status hukum, menurut advokat senior ini, dapat dilakukan dengan subjek hak. Hal tersebut mempertimbangkan peraturan perundangan tentang badan hukum yang kondisinya tidak dapat merepresentasikan keraton dan pura pakualaman.

Hanya,untuk mengantisipasi ada pertanyaan, UU Keistimewaan DIY juga harus memberikan penjelasan mengenai maksud subjek hak sebagai bentuk badan hukum keraton dan pura pakualaman. Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengaku memilih menunggu proses penyelesaian RUUK DIY di DPR. Meski demikian, dia mengharapkan sisa waktu yang ada dapat dimaksimalkan sehingga semuanya dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan.

“Harapannya Presiden tidak memperpanjang lagi. Akhir bulan ada pleno dan Presiden bisa segera menindaklanjuti dengan cepat karena ada sisa waktu 23 hari (pengukuhan setelah UU Keistimewaan disahkan),” tandasnya. Disinggung mengenai persiapan pengukuhan oleh Presiden pada Oktober 2012, Raja Yogyakarta ini justru meminta agar UU Keistimewaan DIY segera diselesaikan terlebih dulu. “UU-nya dulu diselesaikan,” pungkasnya.(seputar-indonesia.com)







Profile Tokoh
Ngatinah - Legenda Gudeg Mercon Jogjakarta

Di usianya yang menginjak 60 tahun, Ngatinah tetap semangat dalam menjalankan bisnisnya yang dia rintis sejak tahun 1992. Wanita kelahiran Boyolali ini layak kita berikan… Selengkapnya