Follow � JOGJA
Login
Lupa Password ?
Berita Jogja

Berita Utama Kotajogja


Disdik Kota Yogyakarta Berhak Larang Pungutan Sekolah


Disdik Kota Yogyakarta Berhak Larang Pungutan Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta bakal melakukan koordinasi dengan sejumlah sekolah tingkat dasar, SD dan SMP swasta, serta yayasan dan dewan komite sekolah. Hal itu dilakukan guna menentukan standar sekaligus kontrol dalam urusan pungutan sekolah.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Yogya, Sugeng M Subono, kepada Tribun Jogja, Senin (23/7). Menurutnya, Disdik juga akan terlebih dahulu mempelajari isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru yang mengatur tentang pungutan sekolah. “Kalau saya pribadi belum membaca Permen yang baru, meskipun sudah tahu isi dan konteksnya. Karena itu, kami akan baca dan pelajari dulu lalu akan kami kordinasikan dengan sekolah,” terang Sugeng.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memang mengeluarkan aturan yang membolehkan sekolah untuk melakukan pungutan. Namun Permen ini hanya diperuntukkan bagi SD dan SMP yang berstatus swasta.

Terkait hal tersebut, Sugeng mengatakan Disdik tetap akan melakukan kontrol, terutama terkait besaran dan sasaran siswa yang dipungut. Hal itu demi mencegah adanya pungutan yang terlalu besar atau salah sasaran.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi internal untuk membahas izin pungutan yang dilakukan sekolah – sekolah tersebut. Disdik Kota Yogya, lanjutnya, memang berhak melarang pungutan di sekolah apabila jumlahnya dirasa terlalu berlebihan. “Aturan penetapan besaran pungutan kan juga tetap harus mendapatkan izin dari Dinas. Jadi kami akan pantau dan mengajak dewan komite sekolah juga ikut mengontrol,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi DIY, Baskara Aji, mengatakan meski diperbolehkan menarik pungutan, sekolah juga tetap harus mengikuti persyaratan yang ada, sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Selain itu, Rencana Kerja tahunan harus jadi panduan dalam menentukan besar pungutan.

Pungutan yang akan dimintakan kepada siswa pun tetap harus mendapat persetujuan oleh dinas pendidikan setempat. Selain itu, sekolah juga tetap wajib membuat porsi khusus bagi siswa kurang mampu yang dibedakan dengan siswa reguler. “Misalnya, kalau sekolah itu sudah punya gedung bagus, tapi masih mengajukan pungutan biaya bangun gedung, disdik harus menolak,” tandasnya.

Dia menambahkan, Permendikbud baru tersebut tidak menyebutkan batasan resmi besar pungutan yang diperbolehkan oleh sekolah. Namun, Aji menegaskan sekolah tak boleh ambil untung dari kebijakan tersebut, dan pungutan juga harus sesuai kebutuhan sekolah. “Kalau sampai ada yang melanggar dan ambil untung, tetap ada sanksi. Pencabutan izin operasional merupakan sanksi terberat,”tegasnya.(tribunjogja.com)







Profile Tokoh
Ngatinah - Legenda Gudeg Mercon Jogjakarta

Di usianya yang menginjak 60 tahun, Ngatinah tetap semangat dalam menjalankan bisnisnya yang dia rintis sejak tahun 1992. Wanita kelahiran Boyolali ini layak kita berikan… Selengkapnya